Peran Panitia Pengawasan Pemilu dalam Pengawasan Pilkada 2012

(Studi Kasus Kota Lhokseumawe, Aceh)

Abstract

Kajian yang dilakukan menunjukkan bahawa Panwaslu mempunyai mekanisme tersendiri untuk menangani berbagai penyelewengan dan konflik pilkada dalam rangka penegakan peraturan perundangan serta mewujudkan suasana harmoni antara berbagai pihak yang terlibat dalam pilihan raya. Dalam melakukan tugasnya panitia pilihan raya masih belum dapat melaksanakan fungsinya secara sempurna. Ini disebabkan dengan kondisi Aceh yang tidak aman dari segi politik ditambah lagi dengan peraturan perundang-undangan yang longgar. Misalnya dengan jumlah anggota panitia yang sedikit dan wilayah kerja yang luas serta wewenang yang terbatas dari panwaslu dalam melakukan tindakan terhadap setiap pelanggaran pilkada yang diajukan kepada polisi. Di mana panwaslu hanya mempunyai hak untuk mengajukan setiap perkara akan tetapi mereka tidak mempunyai wewenang penuh untuk melakukan desakan kepada Polisi supaya setiap perkara dapat diproses secepatnya. Waktu tugas panwaslu yang singkat juga menjadi hambatan dalam menjalankan fungsinya. Di mana setiap pelanggaran yang terjadi tidak dapat dikawal hingga perkara selesai diproses. Mereka bertugas satu bulan sebelum pilkada dimulai dan berakhir masa tugasnya tiga bulan setelah calon yang menang dalam pilkada dilantik. Dengan fungsi pengawasan yang lemah membuat tugas panwaslu kurang sempurna dan fungsi pengawasan belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.