PENERAPAN DESENTRALISASI ASIMETRIS PASCA MOU HELSINKI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK DI PROVINSI ACEH

Abstract

Penerapan desentralisasi di Provinsi Aceh sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, namun hasilnya belum maksimal, hal  ini terjadi karena daerah ini selalu berkonflik. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan desentralisasi asimetris di provinsi Aceh pasca MoU Helsinki. Temuan penelitian ini bahwa penerapan desentralisasi asimetris di provinsi ini belum berjalan sesuai harapan, apabila ditinjau dengan kaca mata ekonomi politik,  ini terbukti bahwa provinsi ini belum mampu melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakatnya secara signifikan. Sumber-sumber ekonomi belum mampu dieksplore secara baik oleh pemerintah Aceh, walaupun provinsi ini telah memiliki blue print baru yaitu MoU Helsinki sebagai affirmative action ekonomi politiknya. Desentralisi asimetris sebagai landasan penerapan local wisdom (kearifan lokal) masih belum maksimal dijalankan, terutama penerapan ekonomi politik, perumusan berbagai kebijakan belum sepenuhnya dijalankan, sehingga kinerja pemerintah  dalam berbagai perspektif belum ada kemajuanyang berarti. Misalnya penyerapan APBA masih belum maksimal, berbagai kebutuhan masyarakat masih didatangkan dari luar provinsi Aceh bahkan dari luar negeri, penerapan program merkantilisme belum dapat diwujudkan secara signifikan di provinsi Aceh.