KEADILAN SUBTANTIF PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN HAKIM NO. 586/PDT.G/2024/MS.LSK

Abstract

Penelitian ini membahas pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor 586/Pdt.G/2024/MS.Lsk yang menetapkan porsi pembagian harta bersama secara tidak simetris, dengan memberikan bagian yang lebih besar kepada istri. Putusan ini menjadi menarik karena menyimpang dari ketentuan normatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara umum mengatur pembagian harta bersama sebesar 50:50 antara suami dan istri. Fokus utama penelitian adalah mengkaji dasar pertimbangan hakim serta relevansinya dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah dasar hukum dan teori keadilan dalam hukum Islam, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan menganalisis dokumen putusan, fakta-fakta persidangan, serta kontribusi nyata masing-masing pihak selama masa perkawinan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan menitikberatkan pada interpretasi teks hukum, dokumen resmi, dan wawasan dari literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan asas keadilan substantif dengan mempertimbangkan kontribusi faktual dari masing-masing pihak dalam memperoleh harta bersama. Tergugat (mantan istri) terbukti memiliki penghasilan tetap dan peran dominan secara ekonomi selama masa perkawinan, sedangkan Penggugat (mantan suami) baru memperoleh penghasilan tetap menjelang akhir masa perkawinan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menetapkan pembagian harta bersama dengan proporsi 70% untuk Tergugat dan 30% untuk Penggugat. Putusan ini mencerminkan fleksibilitas hukum peradilan agama dalam merespons realitas sosial dan ekonomi pasangan suami istri serta sebagai wujud harmonisasi antara norma hukum Islam dan hukum positif yang mengedepankan asas keadilan kontekstual. Dengan demikian, putusan ini dapat dijadikan preseden bagi perkara sejenis di masa mendatang, karena tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga menghadirkan keadilan yang bersifat substantif dan adaptif terhadap kondisi konkret para pihak yang berperkara.