ANALISIS ANTROPOLOGI HUKUM KELUARGA TERHADAP TREN INTIMATE WEDDING DIKALANGAN MASYARAKAT ACEH

Abstract

Penelitian ini menganalisis fenomena pergeseran bentuk walimatul 'urs dari perayaan tradisional berskala besar menuju intimate wedding di Aceh Besar dalam perspektif antropologi hukum keluarga. Tujuan penelitian adalah menganalisis klasifikasi fiqih terhadap kemampuan finansial dalam pelaksanaan walimatul 'urs, membandingkan bentuk walimah tradisional dengan intimate wedding, serta memahami perubahan ini melalui perspektif antropologi hukum keluarga yang mempertimbangkan interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan realitas sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif di Gampong Ajun Ayahanda dan Gampong Ajun Jeumpet, Kabupaten Aceh Besar. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi kepustakaan, dan dokumentasi terhadap tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, orang tua pasangan, dan pasangan yang melaksanakan intimate wedding. Analisis data menggunakan teori semi-autonomous social field dari Sally Falk Moore dan teori struktural-fungsional Talcott Parsons. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqih Islam bersifat fleksibel dalam mengklasifikasikan kemampuan finansial walimah dengan menekankan prinsip proporsionalitas dan larangan pemborosan. Intimate wedding yang hanya mengundang 150-250 tamu dengan biaya Rp5-7 juta berbeda signifikan dari walimah tradisional yang melibatkan 500-1000 tamu dengan biaya puluhan hingga ratusan juta rupiah, namun tetap mempertahankan unsur-unsur pokok walimah seperti keabsahan akad nikah, pengumuman pernikahan, dan penguatan ikatan sosial. Perubahan ini merupakan manifestasi living law yang berkembang melalui negosiasi dinamis antara hukum Islam, hukum adat, dan realitas sosial, serta mendapat legitimasi dari tokoh agama dan tokoh adat selama nilai-nilai fundamental tetap dipertahankan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa intimate wedding bukan bentuk penyimpangan, melainkan evolusi praktik walimah sebagai adaptasi terhadap perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Aceh Besar tanpa menghilangkan esensi nilai keagamaan dan kearifan lokal.