PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP HAK WARIS DARI PERNIKAHAN SIRI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

Abstract

Pernikahan siri merupakan praktik perkawinan yang masih banyak terjadi dalam masyarakat Indonesia dan menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan hak waris istri dan anak. Meskipun sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah, ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan lemahnya kedudukan hukum istri dan anak dalam sistem hukum nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak waris istri dan anak dalam pernikahan siri melalui kajian yurisprudensi Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap tiga putusan Pengadilan Agama, yaitu Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw, Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Dps, dan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama belum memiliki pola putusan yang seragam dalam memberikan perlindungan hak waris akibat pernikahan siri. Hakim cenderung menggunakan pertimbangan keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum secara berbeda-beda. Dalam beberapa putusan, hakim mengedepankan keadilan substantif dengan mengakui hubungan perkawinan dan nasab berdasarkan bukti sosial, sementara dalam putusan lainnya hakim lebih menekankan kepastian hukum melalui standar pembuktian formal atau memberikan perlindungan alternatif melalui mekanisme wasiat wajibah. Itsbat nikah berperan penting sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum, namun dalam kondisi tertentu hakim tetap memberikan perlindungan hukum melalui pendekatan keadilan guna melindungi istri dan anak sebagai pihak yang rentan.