Advocacy Coalition Framework Dalam Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia
Keywords:
Upah minimum;, kebijakan;, pemerintah;, buruh;, perusahaan;Abstract
Tuntutan peningkatan upah minimum di Indonesia menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji dalam studi kebijakan publik. Gerakan buruh terus menuntut atas perbaikan upah minimum. Sementara perusahaan mengharapkan upah yang rendah agar mendapatkan keuntungan besar. Disisi lain, pemerintah harus menjamin pemenuhan lapangan kerja bagi masyarakat, dan menjaga angka pengangguran terus menurun. Kerangka kerja advokasi merupakan suatu konsep perubahan kebijakan dalam sub-sistem kebijakan yang dilakukan oleh aktor atau stakeholder yang terlibat dalam kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penetapan upah minimum dalam kerangka kerja advokasi dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Terdapat empat sub-sistem kebijakan penetapan upah minimum di Indonesia, yang meliputi: (a) kelompok asosiasi (pengusaha); (b) asosiasi serikat buruh; (c) pemerintah, dan (d) perguruan tinggi. Keempat aktor ini dikategorikan sebagai internal sub-sistem kebijakan. Aktor-aktor ini memiliki peran dan fungsi masing-masing yang saling berinteraksi satu dengan lain dalam kebijakan penetapan upah minum di Indonesia. Permasalahan upah minimum dapat diselesaikan apabila diberikan ruang untuk berkontribusi dan dialog terbuka antar aktor dalam penetapan kebijakan. Peran aktor penengah seperti pemerintah dan perguruan tinggi harus dioptimal perannya dalam proses penetapan upah minimum. Sehingga masing-masing harapan dari aktor terakomodir dalam penetapan kebijakan upah minum di Indonesia.
References
Bennett, C.J., and M. Howlett. 1992. “The Lessons of Learning: Reconciling Theories of Policy Learning and Policy Change.” Policy Sciences 25 (3): 275–94.
BPS. 2022. “Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia.” Jakarta.
Cairney Paul. 2012. Understanding Public Policy: Theories and Issues. Basingstoke: Palgrave.
Cairney, Paul. 2013. “Standing on the Shoulders of Giants: How Do We Combine the Insights of Multiple Theories in Public Policy Studies?” Policy Studies Journal 41 (1): 1–21. https://doi.org/10.1111/psj.12000.
Gall, Gregor. 1998. “The Development Og the Indonesian Labour Movement.” International Journal of Human Resources Management 9 (2): 359–76.
Heinmiller, B. Timothy. 2023. “Advocacy Coalitions, Power and Policy Change.” Policy & Politics 51 (1): 28–46. https://doi.org/10.1332/030557321x16569341758199.
Howlett, Michael, and M. Ramesh. 1995. Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem. Oxford: Oxford University Press.
Parsons, Wayne. 2011. Public Policy, Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Pratomo, Devanto Shasta, Putu Mahardika, and Adi Saputra. 2011. “Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian Yang Berkeadilan: Tinjauan UUD 1945.” Journal of Indonesian Applied Economics 5 (2 Oktoer): 269–84.
Rusdi, Muhammad. 2006. Konstruksi Kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP): Studi Kerangka Kerja Koalisi Advokasi Institusi Pengupahan Dalam Mendorong Kompromi Perubahan Pilihan Kebijakan UMP Di Sulawesi Selatan. Malang: Disertasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
Sabatier, and H. Jenkins-Smith. 1999. “The Advocacy Coalition Framework: An Assessment.” In Theories of the Policy Process., edited by P Sabatier, 117–166. Boulder: Westview Press.
Sabatier, P., and C. Weible. 2007. “The Advocacy Coalition Framework: Innovations and Clarifications.” In Theories of the Policy Process, edited by P Sabatier, 189–220.
Sabatier, P.A. 1988. “An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-Oriented Learning Therein.” Policy Sciences 168 (21): 129–68.
Sabatier, Paul A. 1998. “The Advocacy Coalition Framework: Revisions and Relevance for Europe.” Journal of European Public Policy 5 (1): 98–130. https://doi.org/10.1080/13501768880000051.
Suryahadi, Asep, Wenefrida Widyanti, Daniel Perwira, and Sudarno Sumarto. 2003. “Minimum Wage Policy and Its Impact on Employment in The Urban Formal Sector.” Bulletin of Indonesian Economic Studies 39 (I): 29–50. https://doi.org/10.1080/00074910302007.
Suwitri, Sri. 2008. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Weible, Christopher M. 2007. “An Advocacy Coalition Framework Approach to Stakeholder Analysis: Understanding the Political Context of California Marine Protected Area Policy.” Journal of Public Administration Research and Theory 17 (1): 95–117. https://doi.org/10.1093/jopart/muj015.
Weible, Christopher M, Paul A Sabatier, and Kelly Mcqueen. 2009. “Themes and Variations: Taking Stock of the Advocacy Coalition Framework.” The Policy Studies Journal 37 (1).
Zed, Mestika. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
