PERAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

Abstract

Perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah progresif negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak serta mencegah praktik perkawinan usia dini. Namun, keberadaan mekanisme dispensasi perkawinan membuka ruang diskresi bagi hakim untuk mengizinkan perkawinan di bawah umur dalam kondisi tertentu. Artikel ini bertujuan menganalisis peran dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen dalam menetapkan dispensasi perkawinan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui studi kasus terhadap putusan dispensasi perkawinan, didukung wawancara dan telaah dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim pada umumnya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, namun dalam praktiknya masih memaknai alasan mendesak secara luas dan pragmatis, termasuk alasan preventif seperti kekhawatiran terjadinya zina. Dari perspektif hukum perlindungan anak, putusan tersebut secara formal sah, tetapi secara substantif belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, terutama dalam aspek perlindungan pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perkembangan psikologis. Artikel ini merekomendasikan perlunya standarisasi penafsiran alasan mendesak serta penguatan perspektif perlindungan anak dalam setiap putusan dispensasi perkawinan.