ISTEM PENYITAAN OBJEK PROPERTI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDA ACEH (Suatu Penelitian Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi)

Main Article Content

Azka Amalia Jihad
Maulidar M. Jakfar

Abstract

Pembiayaan murabahah properti pada Bank Syariah Mandiri (BSM) harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan pertanggungan risiko agar terhindar dari wanprestasi yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Manajemen risiko pada BSM adalah dengan menyertakan jaminan berupa objek properti. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini bagaimana prosedur penyitaan objek pembiayaan dalam bentuk properti pada BSM cabang Banda Aceh, bagaimana penetapan dan perhitungan hak bank pada objek properti yang disita oleh BSM cabang Banda Aceh, dan perspektif UU No. 21 Tahun 2008. Penelitian ini termasuk jenis field research, dengan teknik pengumpulan data melalui interview dan telaah dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data prosedur penyitaan objek properti dapat dilakukan oleh BSM itu sendiri dengan memasang papan nama atau plang yang memuat keterangan mengenai tanah dan bangunan tersebut dalam pengawasan bank pada objek atau melalui pengadilan yaitu dengan sita eksekusi yang kemudian diteruskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk dilakukan pelelangan. Dari hasil pelelangan agunan, pihak bank akan mengambil hak sebesar sisa kewajiban nasabah yaitu Pokok Utang+Margin. Pihak debitur juga memiliki kewajiban untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul terhadap pelelangan agunan baik itu biaya penilaian ulang agunan independen melalui Kantor Jasa Penilaian Publik, biaya pendaftaran lelang, biaya iklan pengumuman lelang di surat kabar, dan biaya lelang untuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebesar 2% dari hasil penjualan agunan. Menurut perspektif UU No. 21 Tahun 2008 mengenai penyitaan objek properti pada pembiayaan murabahah di BSM, dalam pelaksanaannya bank telah melakukan prosedur penyitaan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga jarang adanya gugatan yang disampaikan oleh debitur yang merasa dirugikan dengan pelaksanaan penyitaan tersebut. Sedangkan mengenai agunan yang diambil alih (AYDA) belum pernah dilakukan oleh BSM disebabkan prosedurnya yang rumit dan lama karena harus berurusan dengan kantor pusat di Jakarta.

Article Details

Section
Articles

References

Bank Indonesia, PBI Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Jakarta: Bank Indonesia.
Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung), Fiat Justisia of Law. Vol. 10 Tahun 2016.
Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III 2008 tentang Rahn Tasjily.
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 337/KMK.01/2000 Tentang Petunjuk PelaksanaanLelang.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/3991/Eksekusi-Hak-Tanggungan-padakredit-macet.html diakses tanggal 4 November 2019.
https://lelang.go.id diakses tanggal 27 November 2019.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id diakses tanggal 4 Desember 2019.
Hukum Online diakses tanggal 27 November 2019.
Pasal 54 ayat (1) Permenkeu 27/2016