GREEN ZAKAT SEBAGAI INSENTIF FISKAL DAERAH : PELUANG DAN TANTANGAN BAGI MUZAKI KORPORAT DI INDONESIA (STUDI KASUS KABUPATEN ACEH TENGAH)

Abstract

Zakat di Aceh memiliki posisi strategis sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, potensi zakat korporasi belum optimal akibat benturan regulasi skema tax deduction nasional dan rumitnya konflik yurisdiksi antara sentralisasi perpajakan pusat dengan desentralisasi daerah. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan memformulasi model implementasi green zakat sebagai insentif fiskal hijau bagi muzaki korporat di Kabupaten Aceh Tengah. Hasil kajian terhadap 19 perusahaan lokal menunjukkan bahwa pelaku usaha cenderung memilih CSR lingkungan konvensional mandiri karena faktor fleksibilitas dana dan publisitas citra, di tengah realitas porsi zakat perusahaan nasional yang faktual masih sangat kecil. Guna memitigasi hal tersebut, studi ini merekomendasikan formulasi Peraturan Bupati terkait relaksasi pajak daerah (seperti Pajak Air Tanah dan PBB-P2) yang diintegrasikan dengan sistem kliring satu pintu (one-stop clearance system) antara Baitul Mal, BPKK, dan DLHK. Selain itu, Baitul Mal wajib menyusun standarisasi green metrics berbasis dampak ekologis riil untuk menghindari risiko greenwashing. Kesimpulannya, gagasan green zakat bukan sekadar inovasi penghimpunan dana, melainkan manifestasi darurat Maqashid Syariah dalam menegakkan pilar Hifzh al-Bi'ah (menjaga lingkungan) secara berkelanjutan di tingkat lokal.