http://doi.org/10.22373/jose.v4i2.3439    
Received: 8 Oktober 2023, Revision: 13 Oktober 2023, Accepted: 15 Oktober 2023.
E-ISSN: 2774-3543; P-ISSN: 2774-3551,
Copyright @2023. Published by Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry
 
ANALISA EFISIENSI KINERJA UNIT USAHA SYARIAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENDEKATAN METODE STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS

Nia Suci Ati1
UIN Raden Mas Said Surakarta
Rais Sani Muharrami2
UIN Raden Mas Said Surakarta
E-mail: niasuciati4@gmail.com1, raissani.muharrami@staff.uinsaid.ac.id2
ABSTRACT:
This research aims to analyze the value of the efficiency level of Sharia Business Units owned by Regional Development Banks in Indonesia for the period 2020 to 2022, as well as identifying variables that have a significant influence on the value of the efficiency level of Regional Development Bank Sharia Business Units in Indonesia. The aim of this research is to see the level of performance efficiency of the Sharia Business Units of Regional Development Banks in Indonesia in preparing policies for implementing spin offs and conversions into Sharia Commercial Banks. This research focuses on assessing the level of efficiency through a technical approach, by measuring techniques and operational relationships in the process of using input into output. The input variables used consist of Third Party Funds, Labor Costs, and Assets. Meanwhile, the output variables used consist of Financing and Operational Income. This research used a sample of 12 Sharia Business Units of Regional Development Banks in Indonesia using the Stochastic Frontier Analysis (SFA) method approach. It was found that overall the Sharia Business Units of Regional Development Banks had good efficiency levels with an average efficiency level value above 99%. Furthermore, using Tobit regression, it was found that assets had a significant influence on increasing the value of the efficiency level of Sharia Business Units of Regional Development Banks in Indonesia, while Third Party Funds and Labor Costs had a significant influence on reducing the value of the efficiency level of Sharia Business Units of Regional Development Banks in Indonesia.
Keywords: Efficiency, SFA, Tobit Regression.

ABSTRAK:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai tingkat efisiensi Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah di Indonesia untuk periode tahun 2020 s.d. 2022, serta mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap nilai tingkat efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat tingkat efisiensi kinerja Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dalam mempersiapkan kebijakan pelaksanaan spin off maupun konversi menjadi Bank Umum Syariah. Penelitian ini fokus pada penilaian tingkat efisiensi melalui pendekatan teknis, dengan mengukur teknik dan hubungan operasional dalam proses penggunaan input menjadi output. Variabel input yang digunakan terdiri dari Dana Pihak Ketiga, Biaya Tenaga Kerja, dan Aset. Sementara variabel output yang digunakan terdiri dari Pembiayaan dan Pendapatan Operasional. Penelitian ini menggunakan sampel 12 Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dengan pendekatan metode Stochastic Frontier Analysis (SFA), didapatkan bahwa secara keseluruhan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah memiliki nilai tingkat efisiensi yang baik dengan rata-rata nilai tingkat efisiensi diatas 99%. Selanjutnya dengan menggunakan regresi Tobit, dihasilkan bahwa aset memiliki pengaruh signifikan untuk meningkatkan nilai tingkat efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia, sementara Dana Pihak Ketiga dan Biaya Tenaga Kerja memiliki pengaruh signifikan untuk menurunkan nilai tingkat efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
Kata kunci: Efisiensi, SFA, Regresi Tobit.

PENDAHULUAN
Pengembangan perbankan syariah nasional dimulai sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai bank umum pertama yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Perkembangan perbankan syariah selama dua dekade menunjukkan pertumbuhan yang positif dan adanya banyak pencapaian kemajuan, baik dari sisi aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Pengembangan perbankan syariah di Indonesia dilakukan dengan menghadirkan pendekatan dual banking system, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Salah satu tahapan awal pengembangan perbankan syariah yaitu kehadiran Bank Umum Konvensional (BUK) membuka layanan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai alternatif bagi masyarakat dalam memilih layanan jasa perbankan yang beragam. Sama halnya dengan perbankan konvensional, pengembangan perbankan syariah secara sinergis diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional melalui pembiayaan pada sektor-sektor perekonomian nasional. Pengembangan perbankan syariah memiliki isu strategis dan tantangan yang menghambat akselerasi pertumbuhan bisnis perbankan syariah diantaranya belum adanya diferensiasi model bisnis yang signifikan, kualitas, dan kuantitas SDM yang kurang optimal serta rendahnya tingkat literasi dan inklusi. Arah pengembangan perbankan syariah yang tertuang pada Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015 - 2019 telah dilakukan. Tahapan selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan menyusun Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia periode 2020 - 2025, sebagai pedoman dalam melanjutkan arah pengembangan perbankan syariah, untuk mewujudkan visi mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Hal ini selaras dengan kebijakan lain diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 dan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019 - 2024. Harapannya dengan penyusunan roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia ini menjadi katalisator akselerasi melalui arah pengembangan diantaranya penguatan identitas perbankan syariah; sinergi ekosistem ekonomi syariah; serta penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan.
Salah satu pengaturan strategis dalam penguatan jasa keuangan syariah yaitu kelembagaan Unit Usaha Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, sebagai mandat pelaksanaan kewajiban pemisahan Unit Usaha Syariah dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah mengubah Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adanya regulasi ini sekaligus untuk menilai kesiapan Unit Usaha Syariah dalam memenuhi kebijakan pelaksanaan spin off maupun konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Hal ini bertujuan agar Unit Usaha Syariah mampu mengakomodir arah kebijakan dan perkembangan sektor jasa keuangan, khususnya dalam hal penguatan permodalan dan efisiensi Unit Usaha Syariah, penguatan kepengurusan Unit Usaha Syariah, dan penyempurnaan ketentuan terkait persyaratan dan proses pemisahan Unit Usaha Syariah yang diselaraskan dengan strategi konsolidasi perbankan. Harapannya Bank Umum Syariah pasca pemisahaan dapat melakukan sinergi dengan Bank Umum Konvensional dan dapat mempertahankan kinerja yang baik untuk tumbuh berkelanjutan.
Pokok-pokok penguatan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, pada sisi penguatan permodalan Unit Usaha Syariah bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi dana usaha secara bertahap sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024 dan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2025. Pada sisi manajemen, bahwa seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah bertanggung jawab terhadap pengembangan Unit Usaha Syariah serta wajib memiliki direktur yang membawahi Unit Usaha Syariah dari sebelumnya dibawahi oleh setingkat Kepala Divisi. Pada pengaturan pemisahan Unit Usaha Syariah, bahwa Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah dengan nilai aset mencapai 50% dari total aset Bank Umum Konvensional induknya dan/atau jumlah aset Unit Usaha Syariah paling sedikit Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun Rupiah) wajib melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah dengan tahapan tertentu dan memperhatikan kinerja industri jasa keuangan yang efisien, sehat dan berkelanjutan. Bank Umum Syariah hasil pemisahan juga dapat melakukan sinergi dengan Bank Umum Konvensional induk termasuk melakukan kerja sama yang memanfaatkan data nasabah sehingga layanan yang diberikan Unit Usaha Syariah dapat tetap dilakukan oleh Bank Umum Syariah hasil pemisahan secara efisien. Bank Umum Syariah hasil pemisahan diharapkan tetap mempertahankan kinerja yang baik untuk dapat tumbuh berkelanjutan.
Memperhatikan regulasi tersebut, Unit Usaha Syariah bukan hanya dituntut untuk memperbaiki penguatan permodalan, tetapi juga harus memperhatikan efisiensi serta penguatan identitasnya di tengah persaingan industri perbankan dengan membawa citra perbankan syariah yang resilient, memiliki daya saing tinggi, dan berperan lebih nyata pada perekonomian nasional dan pembangunan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, efisiensi menjadi sesuatu hal mutlak yang harus dilakukan bank syariah jika ingin tetap menjaga eksistensinya dalam industri perbankan. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar atau dalam pandangan matematika didefinisikan sebagai perhitungan rasio output (keluaran) dan atau input (masuk) atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu input yang digunakan. Efisiensi juga didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input), atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu input yang digunakan. Ukuran kinerja yang diharapkan, bagaimana unit usaha syariah memiliki kemampuan dalam menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada.  Pada saat pengukuran efisiensi, Unit Usaha Syariah dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat output yang optimal dengan input yang ada atau dengan cara mendapatkan tingkat input yang minimum dengan tingkat output tertentu.
Perkembangan Unit Usaha Syariah di Indonesia, baik yang dimiliki oleh induk Bank Umum Konvensional milik pemerintah maupun swasta mengalami perkembangan yang signifikan selama rentang waktu tahun 2020 s.d. 2022. Meskipun pada rentang periode tahun tersebut menghadapi tantangan pandemi Covid-19, namun perkembangan Unit Usaha Syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan diantaranya Aset meningkat sebesar 45% dari sebesar Rp196.875 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp250.240 miliar pada tahun 2022, Dana Pihak Ketiga meningkat sebesar 42% dari sebesar Rp143.124 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp177.034 miliar pada tahun 2022, dan Pembiayaan meningkat sebesar 27% dari Rp137.412 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp168.890 miliar pada tahun 2022. Rasio kinerja keuangan Unit Usaha Syariah di Indonesia secara umum menunjukkan dalam kondisi yang baik, diantaranya rasio NPF Net mengalami penurunan menjadi 0,97% dan rasio FDR meningkat menjadi 95,40%. Namun yang perlu diperhatikan yaitu kinerja efisiensi pada rasio BOPO meningkat menjadi 77,97% sehingga mengakibatkan rasio ROA menurun menjadi 1,69%. Meskipun secara umum perkembangan usaha Unit Usaha Syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, namun dari sisi rasio kinerja keuangan cenderung menunjukkan fluktuatif.

Tabel 1. Perkembangan Total Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan 
Unit Usaha Syariah di Indonesia (dalam miliar Rupiah)
Indikator	31-Des-20	31-Des-21	31-Des-22	
Aset	196.875	234.947	250.240	
Dana Pihak Ketiga	143.124	171.572	177.034	
Pembiayaan	137.412	153.659	168.890	
   Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK Edisi Desember 2022

Tabel 2. Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan 
Unit Usaha Syariah di Indonesia (dalam persentase)
Indikator	31-Des-20	31-Des-21	31-Des-22	
ROA	1,81	2,05	1,69	
NPF Net	1,93	1,11	0,97	
FDR	96,01	89,56	95,40	
BOPO	78,96	72,70	77,97	
     Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK Edisi Desember 2022

Berdasarkan data tersebut, perlu dilakukan identifikasi sejauh mana tingkat efisiensi kinerja dan permodalan Unit Usaha Syariah dalam menjalankan usaha serta menilai kesiapan Unit Usaha Syariah dalam memenuhi regulasi spin off maupun konversi menjadi Bank Umum Syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat sebagian besar Unit Usaha Syariah dimiliki oleh induk Bank Pemerintah Daerah (BPD), maka pada penelitian ini tertarik melakukan analisa efisiensi kinerja Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah untuk mengukur tingkat efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia, serta untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia bekerja optimal dalam memenuhi regulasi spin off yang merupakan bagian dari pengembangan ekosistem keuangan syariah Indonesia.
Efisiensi merupakan parameter kinerja yang digunakan dalam sebuah organisasi untuk mengetahui seberapa tingkat kualitas kinerja usahanya. Di dalam efisiensi terdapat beberapa faktor yaitu ketika input yang dibutuhkan lebih kecil, dan dapat menghasilkan output yang sama, atau juga dengan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar, dan ketika penggunaan input yang besar dapat menghasilkan output yang jauh lebih besar juga. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai perbandingan antara masukan atau input dan keluaran atau output. Efisiensi kinerja pada perbankan dapat diukur melalui perbandingan antara variabel output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Suatu bank dikatakan efisien, apabila mencapai nilai maksimum satu. Sementara bank dikatakan inefisien, apabila nilainya berkurang sampai nol.
Dalam teori ekonomi terdapat dua jenis efisiensi, yaitu efisiensi ekonomi (economic efficiency) dan efisiensi teknik (technical efficiency). Efisiensi ekonomi mempunyai gambaran ekonomi makro, sedangkan efisiensi teknik memiliki gambaran ekonomi mikro. Pada penelitian ini fokus pada penilaian tingkat efisiensi melalui pendekatan teknis, dengan mengukur teknik dan hubungan operasional dalam proses penggunaan input menjadi output. Sebagai bahan referensi, peneliti telah melakukan review atas beberapa penelitian terdahulu terkait efisiensi di perbankan pada umumnya, maupun di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pada khususnya.
Penelitian tentang efisiensi di Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah (UUS BPD) di Indonesia, dengan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) dan populasi yang digunakan yaitu 12 Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah yang beroperasi di Indonesia dengan rentang waktu periode penelitian 2012 hingga 2017. Untuk variabel input yang digunakan pada penelitian ini yaitu biaya tenaga kerja dan Dana Pihak Ketiga. Sementara variabel output yang digunakan pada penelitian ini yaitu total Pembiayaan dan Penempatan di Bank Lain. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan hasil jika sebagian besar Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah memperlihakan efisiensi rata-rata pada tahun 2016 mencapai 97,6 persen dan efisiensi terendah pada tahun 2013 yaitu sebesar 85,2 persen. Berdasarkan analisa melalui pendekatan regresi tobit, bahwa Dana Pihak Ketiga dan total Pembiayaan signifikan terhadap tingkat efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Sementara berdasarkan hasil regresi tobit, variabel Biaya Tenaga Kerja dan Penempatan Pada Bank Lain tidak berpengaruh signfikan. 
Penelitian terkait efisiensi kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia melalui metode pendekatan Data Envelopment Analysis dan poulasi yang digunakan yaitu 11 Bank Umum Syariah di Indonesia dengan rentang waktu periode penelitian 2010 hingga 2012. Untuk variabel input yang digunakan pada penelitian ini yaitu Aset, Biaya Tenaga Kerja dan Dana Pihak Ketiga. Sementara variabel output yang digunakan pada penelitian ini yaitu total Pembiayaan dan Pendapatan Operasional. Hasil analisaa didapatkan sebanyak 4 Bank Umum Syariah yang belum efisien yaitu BRI Syariah, BCA Syariah, Bank Panin Syariah, dan Bank Victoria Syariah. Sementara pada perhitungan lainnya, terdapat 7 Bank Umum Syariah lainnya telah mencapai tingkat efisiensi, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank BNI Syariah, Bukopin Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, dan Bank Maybank Syariah Indonesia. Secara umum dapat dikatakan bahwa mayoritas BUS di Indonesia mengalami efisiensi dari tahun 2010 - 2012, dan BUS yang belum efisien diakibatkan dari variebel input simpanan. 
Ada juga penelitian tentang efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia dengan rentang waktu periode penelitian 2010 - 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Envelopment Analysis, dimana populasi sampel yang ditentukan terdiri dari 11 Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia. Variabel input yang digunakan terdiri dari Simpanan dan Beban Operasional Lainnya. Sementara untuk variabel output terdiri dari Pembiayaan dan Pendapatan Operasional Lainnya. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan hasil jika sebagaian besar bank syariah selama rentang waktu periode 2010 sampai dengan tahun 2012 belum efisien. Penyebab terjadinya inefisiensi pada Bank Umum Syariah tersebut bersumber dari kurangnya optimalnya bank dalam mengoptimalkan sumber pendanaan menjadi output (Pembiayaan dan Pendapatan Operasional Lainnya). 
Selanjutnya ada penelitian tentang efisiensi bank syariah di Indonesia dengan menggunakan efisiensi teknis. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu Data Envelopment Analysis dan populasi yang dipakai yaitu 10 Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia dengan rentang waktu periode penelitian 2010 hingga 2012. Untuk variabel input yang digunakan pada penelitian ini yaitu total Aset, Biaya Tenaga Kerja dan Dana Pihak Ketiga. Sementara di sisi lain, variabel output yang digunakan pada penelitian ini yaitu total Pembiayaan dan Pendapatan Operasional. Peneliti juga menggunakan regresi tobit dalam menganalisis variabel - variabel mana yang berpengaruh terhadap tingkat efisiensi bank syariah. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa secara umum tingkat efisiensi 10 (sepuluh) Bank Umum Syariah memiliki trend yang fluktuatif selama waktu penelitian. Secara individu, Bank Muamalat Indonesia memiliki tingkat efisiensi rata-rata yang paling tinggi dengan score 93,82 dan Bank Victoria Syariah dengan rata-rata tingkat efisiensi paling rendah dengan score 72.12. Sementara berdasarkan hasil regresi tobit, variabel Cabang Bank, NPF, dan CAR berpengaruh signifikan terhadap efisiensi bank. Sementara itu, variabel Aset dan Retun On Asset (ROA) Return On Equity (ROE) memiliki pengaruh positif dan signifikan.
Kemudian pada penelitian kali ini juga mengenai analisis efisiensi kinerja Unit Usaha Syariah di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu Data Envelopment Analysis dan rasio EAGLES. Adapun Populasi pada penelitian ini adalah Unit Usaha Syariah selama periode 2016 - 2020 dengan tujuh Unit Usaha Syariah yaitu BTN Syariah, CIMB Niaga Syariah, Maybank Syariah, Danamon Syariah, Permata Syariah, OCBC NISP Syariah, dan Sinarmas Syariah. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan bahwa Unit Usaha Syariah menunjukkan nilai tingkat efisiensi kurang dari 100% atau dapat dikatakan dalam kategori kurang efisien. Dalam analisis rasio EAGLES menunjukkan bahwa Unit Usaha Syariah dalam kondisi rasio keuangan yang baik karena dari rasio keuangan untuk permodalan, aktiva, rentabilitas, dan likuiditas semuanya menunjukkan bahwa Unit Usaha Syariah yang diteliti dalam kondisi yang bagus atau sehat. Namun demikian, nilai rasio menunjukkan fluktuasi dari tahun ke selama periode penelitian.  
Berdasarkan review atas hasil penelitian sebelumnya di atas, penelitian yang dilakukan oleh Sari & Tanjung (2020) memiliki tujuan yang sama dalam menganalisis tingkat efisiensi kinerja serta mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kinerja Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dalam menjalankan usahanya. Penelitian tersebut dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya dengan beberapa kebaruan diantaranya periode data yang lebih terbaru yaitu laporan publikasi triwulanan pada rentang periode tahun 2020 s.d. 2022, penambahan Aset sebagai variabel input dan mengganti variabel Penempatan pada Bank Lain menjadi Pendapatan Operasional sebagai variabel output, pendekatan metode Stochastic Frontier Analysis (SFA), serta prediksi kesiapan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dalam memenuhi regulasi spin off.

METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah Unit Usaha Syariah dimiliki oleh induk Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang tercatat pada laporan keuangan publikasi bank di situs Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 15 Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah. Namun adanya keterbatasan data pada laporan keuangan publikasi triwulanan Otoritas Jasa Keuangan, maka peneliti menggunakan 12 sampel Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah. Hal tersebut dikarenakan sebanyak 3 Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah telah dilakukan konversi Bank Induknya dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, diantaranya Bank Pembangunan Daerah Aceh menjadi Bank Aceh Syariah, Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi Bank Riau Kepri Syariah, dan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat menjadi Bank Nusa Tenggara Barat Syariah. Adapun periode data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data laporan keuangan publikasi triwulanan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di situs Otoritas Jasa Keuangan pada rentang periode tahun 2020 s.d. 2022. Untuk sampel Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. Sampel Penelitian Unit Usaha Syariah
Bank Pembangunan Daerah di Indonesia
No	Nama Bank	No	Nama Bank	
1.	UUS BPD DKI	7.	UUS BPD Sumatera Utara	
2.	UUS BPD Jawa Tengah	8.	UUS BPD Sumatera Barat	
3.	UUS BPD Yogyakarta	9.	UUS BPD Kalimantan Selatan	
4.	UUS BPD Jawa Timur	10.	UUS BPD Kalimantan Barat	
5.	UUS BPD Jambi	11.	UUS BPD Kalimantan Timur	
6.	UUS BPD Sumatera Selatan & Babel	12.	UUS BPD Sulawesi Selatan & Barat	
Sumber: Laporan Keuangan Pubikasi Unit Usaha Syariah

Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai tingkat efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dengan metode pendekatan Stochastic Frontier Analysis (SFA) dan menggunakan software Stata, serta mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap nilai tingkat efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Melalui penelitian ini dapat diketahui kesiapan secara individu serta prediksi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dalam memenuhi kebijakan pelaksanaan spin off. Harapannya dengan hasil penelitian ini, dapat menjadi wawasan dan perhatian manajemen Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia terkait hal-hal yang dapat mempengaruhi efisiensi kinerja sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih efisien, sehat dan berkelanjutan.
Pemilihan metode tersebut berkaitan dengan pendekatan yang digunakan yaitu intermediasi yang berperan menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana serta kegiatan utama dari Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia sebagai bank yang berperan menjadi lembaga intermediasi. Variabel input yang digunakan dalam penelitian ini menambahkan variabel Aset, sehingga variabel input terdiri dari Dana Pihak Ketiga, Biaya Tenaga Kerja, dan Aset. Sementara variabel output pada penelitian ini mengganti variabel Penempatan pada Bank Lain pada penelitian sebelumnya menjadi variabel Pendapatan Operasional dengan pertimbangan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam efisiensi yaitu pendapatan operasional yang optimal, sehingga variabel output terdiri Pembiayaan dan Pendapatan Operasional.

Tabel 4. Variabel Input dan Output
No	Variabel	Kategori	
1.	Dana Pihak Ketiga	Input	
2.	Biaya Tenaga Kerja	Input	
3.	Aset	Input	
4.	Pembiayaan	Output	
5.	Pendapatan Operasional	Output	

Pada tahapan pengukuran efisiensi selanjutnya, akan dilakukan analisis terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia menggunakan metode Regresi Tobit. Pada analisa sebelumnya diperoleh terlebih dahulu nilai tingkat efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah dengan menggunakan metode Stochastic Frontier Analysis (SFA), selanjutnya nilai tersebut akan dianalisis dengan beberapa variabel. Oleh karena itu, variabel dependen yang digunakan yaitu nilai tingkat efisiensi dengan skor 0-1, artinya semakin mendekati angka 1 dinyatakan semakin efisien dan begitu sebaliknya apabila semakin mendekati angka 0 dinyatakan semakin tidak efisien. Sementara untuk variabel independen, menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga, Biaya Tenaga Kerja, dan Aset. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
EUUS = a + b1 log DPK + b2 log BTK + b3 log TA + Єn
E	: Nilai Tingkat Efisiensi UUS BPD
TS	: Dana Pihak Ketiga
BTK	: Biaya Tenaga Kerja
TA	: Total Aset
Selanjutnya sebagai dasar dalam menilai signifikansi suatu variabel independen terhadap variabel dependen, disusun hipotesa awal dengan rumusan sebagai berikut:
H0	: Jika nilai probabilitas (p) lebih kecil dari nilai alpha (α), maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
Ha	: Jika nilai probabilitas (p) lebih besar dari nilai alpha (α), maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kinerja Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia
Perkembangan Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh induk Bank Umum Konvensional, dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah mengalami perkembangan yang signifikan selama rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2022. Total Aset mengalami peningkatan sebesar 21,89%, dari sebesar Rp34.400.382 juta pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp41.930.947 juta pada tahun 2022, dengan pertumbuhan aset Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan di Indonesia rata-rata per tahun sebesar 10,41%. Pada laporan keuangan periode 31 Desember 2022, Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah yang memiliki aset terbesar yaitu UUS BPD DKI Jakarta dengan aset sebesar Rp7.913.044 juta, sementara yang memiliki aset terkecil yaitu UUS BPD Jambi dengan aset sebesar Rp1.673.866 juta.

Tabel 5. Perkembangan Total Aset Unit Usaha Syariah
Bank Pembangunan Daerah di Indonesia (dalam jutaan Rupiah)
No	Nama Bank	Aset	% Aset thd Bank Induk	
		2020	2021	2022		
1.	UUS BPD DKI	6.763.844	7.152.704	7.913.044	10,03	
2.	UUS BPD Jawa Tengah	5.432.705	5.345.525	6.276.709	7,38	
3.	UUS BPD Yogyakarta	1.362.592	1.510.223	1.863.236	11,06	
4.	UUS BPD Jawa Timur	3.069.057	3.836.795	3.071.458	3.05	
5.	UUS BPD Jambi	1.378.927	1.476.161	1.673.866	15	
6.	UUS BPD Sumatera Selatan & Babel	3.504.133	3.894.087	4.129.467	11,70	
7.	UUS BPD Sumatera Utara	3.168.959	3.291.984	3.379.203	8,31	
8.	UUS BPD Sumatera Barat	2.318.207	2.655.360	3.280.908	10,80	
9.	UUS BPD Kalimantan Selatan	2.060.013	2.500.618	2.784.639	13,04	
10.	UUS BPD Kalimantan Barat	1.745.602	1.875.737	2.156.227	9,61	
11.	UUS BPD Kalimantan Timur	2.128.132	2.548.425	3.107.276	7,44	
12.	UUS BPD Sulawesi Selatan & Barat	1.468.211	2.239.511	2.294.914	7,34	
Jumlah	34.400.382	38.327.130	41.930.947	9,56	
 Sumber: Laporan Keuangan Pubikasi Unit Usaha Syariah

Berdasarkan data pada tabel 5, secara keseluruhan nilai aset Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia belum mencapai sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun Rupiah) dan masih di bawah 50% dari total aset Bank Induknya, sehingga secara regulasi tidak memiliki kewajiban pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. Meskipun secara regulasi belum memenuhi syarat wajib pemisahaan Unit Usaha Syariah, Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dituntut untuk memperbaiki penguatan permodalan dan memperhatikan kinerja yang efisien, sehat, dan berkelanjutan. Harapannya agar kedepan setelah pemisahan tetap mempertahankan kinerja yang baik untuk dapat tumbuh berkelanjutan.

Tabel 6. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Unit Usaha Syariah
Bank Pembangunan Daerah di Indonesia (dalam jutaan Rupiah)
No	Nama Bank	Dana Pihak Ketiga	
		31 Des 2020	31 Des 2021	31 Des 2022	
1.	UUS BPD DKI	4.277.320	5.721.184	6.382.597	
2.	UUS BPD Jawa Tengah	3.968.481	3.870.578	3.921.328	
3.	UUS BPD Yogyakarta	624.425	790.550	825.014	
4.	UUS BPD Jawa Timur	1.826.435	1.985.795	2.065.118	
5.	UUS BPD Jambi	879.471	592.595	961.367	
6.	UUS BPD Sumatera Selatan & Babel	2.019.881	2.290.085	2.464.197	
7.	UUS BPD Sumatera Utara	2.243.709	2.310.291	2.452.008	
8.	UUS BPD Sumatera Barat	2.092.499	2.482.861	3.056.126	
9.	UUS BPD Kalimantan Selatan	1.440.321	1.632.152	1.757.154	
10.	UUS BPD Kalimantan Barat	648.365	793.327	934.854	
11.	UUS BPD Kalimantan Timur	1.261.987	1.539.129	1.585.216	
12.	UUS BPD Sulawesi Selatan & Barat	877.296	1.130.723	1.247.439	
Jumlah	22.160.190	25.139.270	27.652.418	
          Sumber: Laporan Keuangan Pubikasi Unit Usaha Syariah

Sementara pada sisi perkembangan Dana Pihak Ketiga Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan sebesar 24,78% dari sebesar Rp22.160.190 juta pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp27.652.418 juta pada tahun 2022, dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan di Indonesia rata-rata per tahun sebesar 11,72%. Pada laporan keuangan periode 31 Desember 2022, Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang memiliki Dana Pihak Ketiga terbesar yaitu UUS BPD DKI Jakarta dengan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp6.382.597 juta, sementara yang memiliki Dana Pihak Ketiga terkecil yaitu UUS BPD Jambi dengan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp961.367 juta.

Tabel 7. Perkembangan Pembiayaan Unit Usaha Syariah
Bank Pembangunan Daerah (dalam jutaan Rupiah)
No	Nama Bank	Pembiayaan	
		31 Des 2020	31 Des 2021	31 Des 2022	
1.	UUS BPD DKI	5.986.179	6.395.852	7.407.176	
2.	UUS BPD Jawa Tengah	2.812.824	2.599.987	3.110.142	
3.	UUS BPD Yogyakarta	812.704	839.504	872.269	
4.	UUS BPD Jawa Timur	1.607.359	1.762.367	1.903.471	
5.	UUS BPD Jambi	819.927	782.477	834.164	
6.	UUS BPD Sumatera Selatan & Babel	1.495.613	1.732.489	1.938.182	
7.	UUS BPD Sumatera Utara	1.949.237	2.089.948	2.438.559	
8.	UUS BPD Sumatera Barat	1.583.474	2.059.040	2.467.771	
9.	UUS BPD Kalimantan Selatan	1.089.819	1.366.151	1.840.276	
10.	UUS BPD Kalimantan Barat	1.096.906	1.153.731	1.255.491	
11.	UUS BPD Kalimantan Timur	1.182.891	1.297.848	1.422.033	
12.	UUS BPD Sulawesi Selatan & Barat	1.017.770	1.249.158	1.315.367	
	Jumlah	21.454.703	23.328.552	26.804.901	
Sumber: Laporan Keuangan Pubikasi Unit Usaha Syariah

Pada sisi perkembangan Pembiayaan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan sebesar 24,94% dari sebesar Rp21.454.703 juta pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp26.804.901 juta pada tahun 2022, dengan pertumbuhan Pembiayaan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan di Indonesia rata-rata per tahun sebesar 11,82%. Pada laporan keuangan periode 31 Desember 2022, Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang memiliki Pembiayaan terbesar yaitu UUS BPD DKI Jakarta dengan pembiayaan sebesar Rp7.407.176 juta, sementara yang memiliki Pembiayaan terkecil yaitu UUS BPD Jambi sebesar Rp834.164 juta.

Tabel 8. Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah
Bank Pembangunan Daerah di Indonesia (dalam persentase)
No	Nama Bank	Rasio Kinerja Keuangan	
		% ROA	% FDR	% NPF Net	
1.	UUS BPD DKI	2,62	125,44	0,42	
2.	UUS BPD Jawa Tengah	0,88	79,31	0,04	
3.	UUS BPD Yogyakarta	3,60	105,44	0,17	
4.	UUS BPD Jawa Timur	0,67	92,25	0,48	
5.	UUS BPD Jambi	4,57	86,77	0,06	
6.	UUS BPD Sumatera Selatan & Babel	1,5	78,65	0,90	
7.	UUS BPD Sumatera Utara	-1,99	99,45	5,72	
8.	UUS BPD Sumatera Barat	3,98	80,75	0,18	
9.	UUS BPD Kalimantan Selatan	2,56	104,73	0,65	
10.	UUS BPD Kalimantan Barat	5,11	134,30	0,00	
11.	UUS BPD Kalimantan Timur	1,43	89,71	0,36	
12.	UUS BPD Sulawesi Selatan & Barat	1,96	105,45	0,73	
	Rata-Rata	2,24	98,52	0,81	
Sumber: Laporan Keuangan Pubikasi Unit Usaha Syariah

Berdasarkan data pada tabel 8, bahwa secara umum perkembangan rasio kinerja Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia sudah cukup baik dalam menjalankan kegiatan operasional sebagai lembaga intermediasi. Hal tersebut, tercermin dari rasio FDR rata-rata sebesar 98,52%, NPF Net rata-rata sebesar 0,81% masih di bawah batas ketentuan yang telah ditetapkan regulasi, serta rata-rata rasio ROA yang cukup tinggi sebesar 2,24%. Namun demikian, secara individu rasio kinerja Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia masih perlu mendapat perhatian dan perbaikan diantaranya rasio kinerja pada UUS BPD Sumatera Utara yang memiliki rasio NPF Net cukup tinggi sebesar 5,72% di atas batas ketentuan yang telah ditetapkan regulasi sehingga mengakibatkan rasio ROA menjadi negatif 1,99%. Memperhatikan skala ekonomi bisnis Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia secara umum masih sangat kecil dibandingkan dengan perbankan lainnya terutama dengan Bank Induknya, maka manajemen aset menjadi hal yang utama diperlukan dalam pengelolaan bisnis usaha Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Mengingat sebagian besar Dana Pihak Ketiga Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia kurang bersaing dengan perbankan lainnya dikarenakan sumber dana lain biaya dana (cost of fund) relatif mahal.

Hasil Efisiensi
 Berdasarkan hasil analisa efisiensi kinerja Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia melalui pendekatan metode Stochastic Frontier Analysis (SFA), dapat dilihat bahwa nilai tingkat efisiensi teknis Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia pada tabel 9 yang menggambarkan pencapaian hasil nilai tingkat efisiensi, baik secara keseluruhan maupun masing-masing Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Pengolahan Tingkat Efisiensi Unit Usaha Syariah
Bank Pembangunan Daerah di Indonesia (dalam persentase)
No	Nama Bank	Skala Efisiensi Rata-Rata (%)	
		2020	2021	2022	
1.	UUS BPD DKI	100	99,96	99,25	
2.	UUS BPD Jawa Tengah	99,74	99,72	99,80	
3.	UUS BPD Yogyakarta	98,98	99,29	99,68	
4.	UUS BPD Jawa Timur	99,20	99,68	99,78	
5.	UUS BPD Jambi	99,98	99,49	99,42	
6.	UUS BPD Sumatera Selatan & Babel	99,83	99,52	99,90	
7.	UUS BPD Sumatera Utara	99,23	99,58	99,51	
8.	UUS BPD Sumatera Barat	99,07	99,43	99,56	
9.	UUS BPD Kalimantan Selatan	99,49	99,60	99,67	
10.	UUS BPD Kalimantan Barat	99,77	99,35	99,42	
11.	UUS BPD Kalimantan Timur	98,87	99,02	99,40	
12.	UUS BPD Sulawesi Selatan & Barat	98,80	99,27	99,49	
Rata-Rata Seluruh UUS	99,41	99,49	99,57	
Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil penelitian, nilai tingkat efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah secara keseluruhan mendekati efisien dengan nilai rata-rata diatas 99% dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2020 rata-rata tingkat efisiensi mencapai 99,41%, pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan nilai tingkat efisiensi masing-masing mencapai 99,49% dan 99,57%. Secara individu Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia sebagian besar memiliki trend yang fluktuatif selama rentang waktu penelitian, namun demikian pencapaian nilai tingkat efisiensi individu sebagian besar memiliki nilai skala efisiensi diatas nilai 99%. Hanya UUS BPD DKI pada tahun 2020 memiliki nilai tingkat efisiensi yang sempurna yaitu 100%. Sementara itu, yang memiliki tingkat nilai efisiensi terendah yaitu UUS BPD Kalimantan Timur pada tahun 2020 mencapai 98,87% dan UUS BPD Sulawesi Selatan & Barat pada tahun 2020 mencapai 98,80%. Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang selama rentang waktu penelitian memiliki trend positif peningkatan nilai tingkat efisiensi yaitu UUS BPD Jawa Timur, UUS BPD Sumatera Selatan & Babel, UUS BPD Sumatera Barat, UUS BPD Kalimantan Selatan, UUS BPD Kalimantan Timur, UUS BPD Sulawesi Selatan & Barat.
Memperhatikan data permodalan pada tabel 10, terdapat Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang diharapkan wajib memenuhi setoran dana usaha secara bertahap sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) paling lambat pada 31 Desember 2024, yaitu UUS BPD Jambi, UUS BPD Sumatera Utara, UUS BPD Sumatera Barat. Sementara Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang telah memenuhi kewajiban pemenuhan setoran modal dana usaha secara bertahap sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu UUS BPD Kalimantan Timur dengan dana usaha sebesar Rp1.460.285 juta.

Tabel 10. Posisi Setoran Modal Dana Usaha Unit Usaha Syariah 
Bank Pembangunan Daerah di Indonesia (dalam jutaan Rupiah)
No	Nama Bank	Dana Usaha
31 Des 2022	Keterangan	
1.	UUS BPD DKI	775,000	Telah memenuhi	
2.	UUS BPD Jawa Tengah	995,186	Telah memenuhi	
3.	UUS BPD Yogyakarta	955,367	Telah memenuhi	
4.	UUS BPD Jawa Timur	510,697	Telah memenuhi	
5.	UUS BPD Jambi	347,103	Belum memenuhi	
6.	UUS BPD Sumatera Selatan & Babel	887,252	Telah memenuhi	
7.	UUS BPD Sumatera Utara	446,131	Belum memenuhi	
8.	UUS BPD Sumatera Barat	-	Belum memenuhi	
9.	UUS BPD Kalimantan Selatan	500,994	Telah memenuhi	
10.	UUS BPD Kalimantan Barat	914,040	Telah memenuhi	
11.	UUS BPD Kalimantan Timur	1,460,285	Telah memenuhi	
12.	UUS BPD Sulawesi Selatan & Barat	739,168	Telah memenuhi	
Sumber: Laporan Keuangan Pubikasi Unit Usaha Syariah

Hasil Regresi Tobit
Selanjutnya untuk menganalisis variabel yang mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat efesiensi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia, maka peneliti menggunakan metode Regresi Tobit. Hasil analisis pada model Regresi Tobit digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi secara signifikan nilai tingkat efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Dalam mengidentifikasi variabel-variabel mana yang mempengaruhi, maka peneliti menggunakan indikator nilai probabilitas dari masing-masing variabel yang akan dibandingkan dengan nilai alpha yaitu 1%, 5%, dan 10%. Adapun hasil analisis menggunakan model Regresi Tobit sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Regresi Tobit
Nama Bank	Skala	
	Dana Pihak Ketiga	Aset	Biaya Tenaga Kerja	
UUS BPD di Indonesia	-0,00220*	0,00828***	-0,00215***	
         *** p<0,01     ** p<0,05       * p<0,1
            Sumber: Data Diolah
Berdasarkan hasil Regresi Tobit pada tabel 11, bahwa seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap nilai tingkat efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia sebagaimana hipotesa awal yaitu jika nilai probabilitas (p) lebih kecil dari nilai alpha (α), maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Adapun hasil analisis Regresi Tobit masing-masing variabel sebagai berikut:
1.	Variabel independen Dana Pihak Ketiga menurunkan nilai tingkat efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia sebesar 0,22% pada tingkat signifikansi 10%.
2.	Variabel independen Biaya Tenaga Kerja menurunkan nilai tingkat efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia sebesar 0,21% pada tingkat signifikansi 1%.
3.	Variabel independen Aset meningkatkan nilai tingkat efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia sebesar 0,82% pada tingkat signifikansi 1%.
Memperhatikan hasil regresi tobit tersebut, diketahui aset memiliki pengaruh signifikan untuk meningkatkan nilai tingkat efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia, sementara dana pihak ketiga dan biaya tenaga kerja memiliki pengaruh signifikan untuk menurunkan nilai tingkat efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Artinya manajemen aset merupakan hal yang utama menjadi perhatian dalam pengelolaan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia agar memperoleh hasil yang optimal. Hal ini menjadi tantangan bagi pengembangan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia, yang saat ini masih menghadapi persoalan skala ekonomi bisnis usaha yang masih kecil sehingga menjadikan kurang kompetitif dibandingkan dengan industri perbankan lainnya dan rentan terhadap risiko yang dihadapi. Skala ekonomi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang masih kecil ini membuat modal yang tersedia terbatas, biaya operasional masih tinggi dan pricingnya kurang menarik dibandingkan dengan bank lain. Pada sisi lain, masalah yang dihadapi oleh Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia diantaranya juga kalah bersaing dalam perekrutan sumber daya manusia yang berkualitas di era disrupsi teknologi saat ini.

Proyeksi Spin Off
Memperhatikan hasil analisa Regresi Tobit di atas, bahwa Aset meningkatkan nilai tingkat efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia artinya peningkatan aset menjadi salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian dalam akselerasi kebijakan pemisahaan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia menjadi Bank Umum Syariah. Berdasarkan data pada tabel 12, bahwa rata rata peningkatan persentase aset Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia terhadap aset Bank Induknya sebesar 0,33% setiap tahunnya. Apabila untuk mencapai persentase aset Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia terhadap aset Bank Induknya sebesar 50%, diperlukan waktu sekitar 124 tahun dapat memenuhi kebijakan spin off menjadi Bank Umum Syariah.

Tabel 12. Perkembangan Aset terhadap Bank Induk
No	Nama Bank	% Aset thd Bank Induk	
		2020	2021	2022	
1.	UUS BPD DKI	10,73	10,11	10,03	
2.	UUS BPD Jawa Tengah	7,43	6,56	7,38	
3.	UUS BPD Yogyakarta	9,26	9,58	11,06	
4.	UUS BPD Jawa Timur	3,79	3,92	3.05	
5.	UUS BPD Jambi	12,11	11,25	15	
6.	UUS BPD Sumatera Selatan & Babel	8,89	12,31	11,70	
7.	UUS BPD Sumatera Utara	9,45	8,66	8,31	
8.	UUS BPD Sumatera Barat	9,02	9,18	10,80	
9.	UUS BPD Kalimantan Selatan	13,87	15,12	13,04	
10.	UUS BPD Kalimantan Barat	9,38	6,90	9,61	
11.	UUS BPD Kalimantan Timur	7,06	7,71	7,44	
12.	UUS BPD Sulawesi Selatan & Barat	5,91	8,06	7,34	
Rata-Rata	8,91	9,11	9,56	
                Sumber: Laporan Keuangan Pubikasi Unit Usaha Syariah

Hal tersebut menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan, mengingat pangsa pasar perbankan syariah secara umum masih stagnan, terutama Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang masih memiliki skala ekonomi bisnis kurang kompetitif dibandingkan dengan perbankan konvensional. Konsolidasi perbankan syariah, khususnya Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia diperlukan, salah satunya melalui merger dan akuisi. Harapannya konsolidasi perbankan ini meningkatkan economies of scale dan economies of scope, serta menghasilkan efisiensi biaya operasional untuk menghasilkan diversifikasi produk perbankan yang lebih baik. Adanya konsolidasi ini meningkatkan permodalan dan mendorong menyalurkan pembiayaan yang lebih baik dan sustainable, serta untuk meningkatkan daya saing perbankan dalam menghadapi persaingan global di era digital.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis, bahwa secara keseluruhan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia memiliki nilai tingkat efisiensi yang baik dengan nilai rata-rata diatas 99% dan mengalami peningkatan selama periode penelitian, yaitu pada tahun 2020 rata-rata tingkat efisiensi mencapai 99,41%, pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan nilai tingkat efisiensi masing-masing mencapai 99,49% dan 99,57%. Secara individu Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia sebagian besar memiliki trend yang fluktuatif selama rentang waktu penelitian, namun demikian pencapaian nilai tingkat efisiensi individu sebagian besar memiliki nilai skala efisiensi diatas nilai 99%.
Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode regresi tobit, untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi signifikan terhadap nilai efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Adapun hasil analisis regresi tobit diketahui bahwa variabel Aset memiliki pengaruh signifikan untuk meningkatkan nilai efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia, sementara variabel Dana Pihak Ketiga dan Biaya Tenaga Kerja memiliki pengaruh signifikan untuk menurunkan nilai efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
Memperhatikan hal tersebut, manajemen aset merupakan hal yang utama dan menjadi perhatian dalam pengelolaan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia masih menghadapi persoalan skala ekonomi bisnis yang masih relatif kecil sehingga menjadikan bisnis Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia kurang kompetitif dibandingkan dengan bank lain terutama Bank Induknya. Secara regulasi, Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia belum memenuhi syarat wajib pemisahaan Unit Usaha Syariah. Namun Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dituntut untuk memperbaiki penguatan permodalan dan memperhatikan efisiensi agar kedepan setelah pemisahan diharapkan tetap mempertahankan kinerja yang baik untuk dapat tumbuh berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA
Alfian, N. (2016). Nilai-Nilai Islam Dalam Upaya Pencegahan Fraud. AKTIVA: Jurnal Akuntansi dan Investasi, 1(2), 205-218.
 Ansahrizal, W., Nurlaila, N., & Harahap, R. D. (2022). Pemikiran Mohammad Nizarul Alim Tentang Akuntansi Syariah. Madinah: Jurnal Studi Islam, 9(1), 40-51.
Ansahrizal, W & Sihotang, A. A. (2023). Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Empiris Di Masjid Agung Sidikalang). MUSLIMPRENEUR: Jurnal Ekonomi dan Kajian Keislaman, 3(1), 83-100.
Arianto, B. (2022). Menakar Laporan Keuangan Masjid Berbasis ISAK 35 di Kabupaten Pandeglang. Jurnal Akuntansi Publik, 2(2), 80-94.
BPKP. (2008). Fraud Auditing Edisi Kelima. Bogor, Indonesia: Pusdiklatwas BPKP.
Departemen Agama Republik Indonesia. (2012). Al-Qur’an dan Terjemahan. Jakarta: Al-barkah.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
Harahap, S. S. (2012). Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Press.
Huslina, H & Islahuddin, S. N. (2018). Pengaruh Integritas Aparatur, Kompetensi Aparatur Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Sistem Pencegahan Fraud. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala,  4(1), 55-64.
Juniaswati, K. T., & Murdiansyah, I. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang Berdasarkan ISAK 35. AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah, 5(1), 118-135.
Kamilia, I., & Pujiarti. (2017). Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Kasus Pada Yayasan Masjid Baiturrahman Pakusari – Jember. JIAI : Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia, 2(1), 1-13.
Khairaturrahmi & Ibrahim, R. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Banda Aceh. JIMEKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 3(1), 111-119.
Maulana, S. I., & Rahmat, M. (2021). Penerapan ISAK No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. JAFA: Journal of Accounting, Finance and Auditing, 3(2), 63-75.
Muddatstsir, U. D. A., Farida, D. N., & Kismawadi, E. R. (2018). Praktik Akuntabilitas Masjid: Studi Kasus Pada Masjid Al-Akbar Surabaya. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 9(2), 207-231.
Najmudin, F., & Bayinah, A. N. (2022). Kompetensi Takmir Dalam Menjaga Kualitas Laporan Keuangan Masjid: Telaah Literatur. JAKIS: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 10(2), 129-147.
Nurfaisyah, A., & Herawati, N. T. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan Pada Organisasi Keagamaan Berdasarkan ISAK No 35 (Studi Kasus Masjid Agung Jami Singaraja). Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 12(1), 206-215.
Puriyanti, T., & Mukhibad, H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Masjid. Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah, 4(1), 16-33.
Putri, J. (2019). Urgensi Akuntansi Islam Di Era Modern. J-ISCAN: Journal Islamic Accounting Research, 1(1), 51-66.
Safuan. S., Budiandru, B., & Ismartaya, I. (2021). Fraud Dalam Perspektif Islam. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 5(1), 219-228.
Sari, M., Mintarti, S., & Fitria, Y. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Organisasi Keagamaan. KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 15(2), 45-56.
Sitompul, M., Harahap, N., & Harmain, H. (2015). Akuntansi Masjid. Medan: Febi Uinsu Press.
Sudarmanto, E., & Utami, C. K. (2021). Pencegahan Fraud Dengan Pengendalian Internal Dalam Perspektif Alquran. JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 195-208.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan. CV. Alfabeta.
Syamsuddin & Wahyudi, P. (2022). Pencegahan Fraud Dalam Perspektif Metafora Amanah. ASSETS, 12(1), 159-174.
Wardoyo, D. U., Perdana, N. A. R., & Khotimah, D. K. (2022). Analisis Implementasi ISAK 35 Terhadap Laporan Keuangan Masjid Syamsul Ulum Periode 2021. JUPEA: Jurnal Publikasi Ilmu Ekonomi dan Akuntansi, 2(3), 356-369.
Widyanti, R., Setiawan, P., & Sabyan, M. (2021). Konsep Amanah Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Masjid Ikhlas Muhammadiyah Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, 7(3), 112-120.
Yurmaini. (2017). Kecurangan Akuntansi (Fraud Accounting) Dalam Perspektif Islam. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 3(1), 93-104.