As-Siyadah : Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara

PERAN PELATIHAN OLEH DISNAKER DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DI KOTA SABANG

Faisal — 2024-09-08

Keberhasilan fungsi dan tugas yang dijalankan oleh Dinas Ketenagakerjaan sebagai Lembaga yang membina dan mengendalikan dibidang ketenagakerjaan yang memberikan pelatihan bagi calon pekerja, yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan permintaan para pencari kerja, memberikan kesempatan kerja dan memberikan informasi mengenai pasar kerja. Jenis Penelitian yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian, pelatihan memberikan para peserta bekal kemampuan dan kepercayaan diri untuk dapat bersaing dalam dunia pasar kerja. Pemberdayaan juga tercipta sebagai proses pelaksanaan yang terencana untuk dilakukan secara terus menerus pada suatu kegiatan yang mengarah pada kemampuan (skill). Pelatihan menjadi hal penting yang perlu dibentuk sejak kecil atau kemampuan yang sering dilatih, karena pelatihan sebagai perencanaan untuk meningkatkan kualitas yang ada dalam diri. Adanya Dinas Ketenagakerjaan menjadi sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat agar ketika masyarakat pencari kerja atau calon pekerja, sudah memiliki bekal pelatihan yang sebelumnya pernah dimilikinya pada kegiatan pelatihan yang diikutinya Dinas Ketenagakerjaan Kota Sabang. Pelatihan juga menjadikan Masyarakat lebih mandiri perencanaan dan anggaran dana yang diberikan pemerintah.

PERAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL ACEH DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM DI PENGADILAN NEGERI KOTA BANDA ACEH

Ryean — 2024-09-12

Sejak mulai bertugas pada tahun 2023, Penghubung Komisi Yudisial Aceh telah melakukan pemantauan sebanyak 30 pemantauan hakim hingga tahun awal tahun 2024. Dari 30 Pemantauan yang dilakukan, 24 diantaranya dilakukan di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Tingginya angka pemantauan yang dilaksanakan di Kota Banda Aceh tidak lain dikarenakan adanya atensi publik yang tinggi dan juga letak dari Peradilan Tipikor yang berada di Lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Selain itu berdasarkan data yang diperoleh MaTa (Masyarakat Transparansi Aceh) sepanjang 2020 hingga 2023 terdapat 85% vonis bebas yang diputuskan oleh hakim pada perkara Tipikor, sehingga menimbulkan adanya dugaan penyimpangan prilaku hakim di dalam lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena lemahnya pengawasan terhadap hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Penelitian merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Dari hasil penelitian penulis dapati bahwa Penghubung Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan prilaku hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung di Daerah. Dalam pelaksanaanya, PKY Aceh melakukan penerimaan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman dan Prilaku Hakim (KEPPH) oleh hakim,melakukan verfikasi terhadap laporan masyarakat, melakukan pemantauan persidangan,dan melakukan sosialisasi serta penguatan Kerjasama antar Lembaga dan stakeholder.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA MENURUT MASLAHAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Khairun Umma Marbun Marbun — 2024-08-23

Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia merupakan isu krusial yang menyangkut hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlindungan tenaga kerja. Pekerja Migran Indonesia sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk Upah yang tidak dibayar,eksploitasi, pelecehan, kondisi kerja yang tidak aman, dan kurangnya akses terhadap bantuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi Pekerja Migran Indonesia susuai dengan Maslahah dan Peraturan perundang-undangan.Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan normatif, yang melibatkan analisis terhadap undang-undang, peraturan, dan konvensi internasional yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga kategori bentuk perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yaitu perlindungan hukum,ekonomi,dan sosial baik itu sebelum bekerja,selama bekerja dan setalah bekerja dengan memperhatikan maslahah bagi semua Pekerja Migran Indonesia.Meskipun telah ada berbagai regulasi dan peraturan untuk melindungi pekerja migran, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Di tingkat Nasional, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat. Namun, masih terdapat kelemahan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum