PENYELESAIAN SENGKETA HARATO PUSAKO TINGGI OLEH LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

(Studi Kasus di Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman)

Abstract

Tanah Pusako Tinggi di dalam Adat Minangkabau merupakan bagian dari harta pusako tinggi yang diwarisi secara turun temurun dari Niniak kepada Mamak dan dari Mamak kepada Kamanakan. Pembagian tanah pusako tinggi dikenal dengan istilah Ganggam Bauntuak yang berarti diturunkan berdasarkan pertalian darah seketurunan ibu dan dikuasai dengan hak kolektif bersama dalam suatu kaum. Penguasaan dan pengelolaan tanah pusako tinggi beresiko menimbulkan sengketa yang terjadi di dalam ataupun diluar kaum. Berkaitan dengan ini, Kerapatan Adat Nagari berperan sebagai lembaga peradilan adat untuk menyelesaikan berbagai persengketaan yang diajukan oleh masyarakat nagari melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat perdamaian. Penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa harato pusako tinggi oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari Limau Purut dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap putusan dari Kerapatan Adat Nagari Limau Purut dalam menyelesaikan sengketa harato pusako tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis dengan jenis Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa penyebab terjadinya sengketa tanah pusako tinggi antara pihak A Cs sebagai penggugat dengan pihak BH Cs sebagai tergugat adalah karena adanya pengajuan permohonan untuk pengeluaran surat kepemilikan tanah atas nama BH Cs kepada KAN Limau Purut diatas tanah yang sudah dihibahkan oleh leluhur dari pihak penggugat A Cs. Pihak A Cs merasa hibah tersebut tidak sah karena tidak adanya pembuktian yang kuat menurut kesaksian kaumnya, sementara itu pihat tergugat A Cs melampirkan bukti surat tebus gadai dan hibah sebagai pembelaan diri. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat bajanjang naiak batanggo turun dengan upaya putusan perdamaian berdasarkan adaik basandi syara’, syara’ basandi kitabullah yang mengacu pada konsep Islam fiqh siyasah dusturiyah dalam pengambilan putusan berpedoman dengan kaidah-kaidah Siyasah Dusturiyah yakni merundingkan, mengaktualisasikan, dan memberlakukan putusan.